No menu items!
24.7 C
Watampone
Minggu, 7 Juni 20

Desas desus dan Sejarah Panjang Pembentukan Kabupaten Bone Selatan

Artikel Terbaru

Lirik Lagu Beu Puppu

BEU PUPPU Beu puppunaro kasi Tengindokku tengambokku Monrona ale-aleku Rilino makkasi-asi Pura makkoni totoku Pura makkoni jello'ku Tenginang tesselessureng Detona paccarinnae Guttuni marellung rellung Billa'ni tassiseng-siseng Ucapu campa aroku Upakkuru'na sungekku Rekko ritu wengngerangngi Indo'ku na ambo'ku Nakutudang ri...

Pappaseng Kearifan Lokal Manusia Bugis

Kearifan lokal dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom) atau kecerdasan setempat (local genius). Istilah local genius dilontarkan pertama kali oleh Quatritch...

Belanja di Warung Tetangga Wujud Kearifan Lokal Bugis

Agar pelaku usaha warung klontong dan kios tetap eksis dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya di tengah pandemi covid-19. Ajakan tersebut berdasarkan Imbauan Gubernur Sulawesi Selatan...

Amarah Manusia Bugis

Kami manusia Bugis adalah keturunan yang diajarkan menjaga harga diri dan martabat orang lain. Kami manusia Bugis adalah keturunan berabad-abad ditempa dengan gelombang dahsyat. Kami manusia...

Tetaplah semangat nikmati hidup tanpa kemurungan

Akhir-akhir ini kita hanya disibukkan dengan kata corona, negatif, dan positif. Kata-kata itu bagaikan ratnamutumanikam yang menghiasi langit. Bahkan kita dan dunia bagai terhipnotis...

Corona mengajak kita hidup sederhana

Dampak wabah virus Corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan, bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi dunia dipastikan melambat, menyusul...

Luas Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2015

Luas Sulawesi Selatan pada 2015 mencapai 45.765 km². Adapun kabupaten terluas yaitu kabupaten Luwu Utara yaitu 7.503 km² Sementara wilayah terluas kedua adalah Luwu Timur,...

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2019

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada 2019 mencapai 8.815.197 (8,8 juta) jiwa. Adapun penduduk terbanyak berada di Kota Makassar, yakni 1,5 juta jiwa. Sementara wilayah dengan...

Ungkapan Bugis Selamat Memasuki Bulan Ramadan

Limang tessiratte, watakkale tessiolong, rupa tessitangnga, ada tessilele, masseddiati sipaccingi, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge', padatta rupatau. Ucuku' mariawa, kuaddampeng kitanreang, engka ammo melle' sisakka tessikua lao ri idi', baeccu' kiarega maraja. Passelle watakkale, assisompung teppettu, iya mua werekkada, salama' tapada salama' madduppa Uleng...

Kemenhan dan BNPT Larang Penggunaan Aplikasi Zoom

Kementerian Pertahanan (kemenhan) menerbitkan surat edaran berisi larangan untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam video konferensi. Surat bernomor SE/57/IV/2020 itu ditandatangani Sekjen Kemhan, Laksamana Madya...

Pemekaran Kabupaten Bone menjadi Kabupaten Bone Selatan sudah diperjuangkan sejak tahun 2013 namun kabarnya lagi-lagi terganjal moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Wacana Pembentukan Kabupaten Bone Selatan seolah hanya menjadi guyonan politik. Entah apa yang merasuki para pemegang kebijakan sehingga wacana ini hanya menjadi sebuah cerita fiktif.

Pemerintah pusat pun, didesak untuk segera mencabut moratorium tersebut. Sehingga 65 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Bone Selatan, yang sebelumnya menjadi prioritas, bisa segera dimekarkan.

Desakan agar Bone Selatan dimekarkan kembali mengemuka. Sudah belasan tahun, isu pemekaran Bone Selatan bergulir.

Bahkan, sejak 2013 lalu, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar di APBD sebagai kewajiban kabupaten induk menyediakan dana hibah bagi daerah otonom baru.

Meski persyaratan pembentukan daerah otonom baru sudah dipenuhi pemerintah daerah. Namun, usulan pemekaran Kabupaten Bone hingga kini berlarut-larut.

Bupati Bone, H.A.Fahsar M.Padjalangi mengaku, pemekaran terganjal moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Pemekaran Bone Selatan tergantung pusat. Tinggal moratorium, jalan atau tidak. Kalau jalan, apapun keputusannya kita laksanakan,” tegasnya, Senin 3 Januari 2020

Ia menegaskan, Pemkab Bone sangat siap dan terus mengawal jalannya pemekaran Bone Selatan. Termasuk, menganggarkan Rp 5 miliar setiap tahun di APBD untuk persiapan pemekaran Bone Selatan.

“Yang kita takutkan, moratorium dicabut terus ada survei ulang. Itu semua pemerintah pusat yang menentukan. Jadi tidak ada lagi urusannya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sudah dirapatkan dan sudah diserahkan, tapi karena adanya moratorium, pemekaran itu tertunda,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan menegaskan, semua persyaratan untuk mekar telah dilengkapi. Karena adanya moratorium, sehingga pemekaran Bonsel tertunda.

“Kita di DPRD inginnya agar Bonsel ini segera mekar. Sebaiknya pemerintah pusat ini, segera mencabut moratorium agar usulan pemekaran Bone Selatan dan calon DOB ini bisa segera diproses,” tegasnya.

Anggota DPRD Bone yang juga putra asli Bone Selatan, Hasrul Harahab mengaku, pemerintah pusat harus mengakomodir semua aspirasi dan desakan yang masuk, agar moratorium pemekaran segera dicabut.

“Kita berharap 2020, menjadi tahun bersejarah bagi persiden Jokowi untuk mencabut moratorium DOB, dan khusus untuk Bone Selatan yang sejak 2003 di perjuangkan, kita berharap tahun ini bisa segera dimekarkan,” tukasnya.

Terpisah, Anggota DPD RI, Ajiep Padindang mengaku, telah menyampaikan langsung ke presiden untuk segera mencabut moratorium pemekaran. Ia juga menegaskan, status pemekaran saat ini, kumulatif terbuka. Sewaktu-waktu bisa dibahas.

“Jadi meski pemekaran ini tidak masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), namun sewaktu-waktu pemekaran ini bisa dibahas,” ujarnya melalui staf ahlinya Jamal, Senin 6 Januari 2020.

Ia mengaku, secara kelembagaan maupun pribadi, telah menyampaikan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri dan presiden, agar moratorium pemekaran segera dicabut tahun ini.

“Sebenarnya, yang menjadi jembatan, ketika desakan Papua untuk mekar disikapi. Bonsel dan calon DOB lainnya yang masuk prioritas, bisa ikut disitu,” terangnya.

Anggota DPRD Sulsel, Irwandi Natsir juga mendesak agar moratorium pemekaran daerah otonomi baru segera dicabut.

Belakangan kata Irwandi, terbuka ruang untuk Papua. Hal ini yang coba dimanfaatkan oleh beberapa daerah untuk ikut dalam proses tersebut, termasuk Luwu Tengah.

“Hal ini yg membuat saya sebagai salah satu bagian dari orang yang mengharapkan hadirnya pemekaran Bone Selatan, tentu juga berupaya melakukan hal yang sama seperti Luwu Tengah dan daerah lainnya.

Insya Allah, Januari ini kita merencanakan bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI, dalam rangka menfollow up usulan pemekaran Bone Selatan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, lambatnya proses pemekaran, disebabkan masih adanya kebijakan moratorium yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Kebijakan moratorium inilah yang menghambat usulan pemekaran Bone Selatan dan calon DOB lainnya.

Belum lagi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang tak kunjung diteken Presiden RI, H Jokowidodo.
Dua hal itu yang sampai saat ini menghambat perjuangan masyarakat Bone Selatan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bone.

Ketua Forum Pemekaran Bone Selatan, HA Suaedi SH MH menegaskan, tidak ada alasan pemerintah pusat menunda-nunda pemekaran Bone Selatan.

Ia menegaskan, segala persyaratan yang diminta pemerintah pusat telah dipenuhi. Dari segi potensi alam dan ESDM, Bonsel tegas Suaedi juga sangat layak.

“Persoalannya, pemerintah yang belum memiliki itikad baik memekarkan Bonsel. Buktinya, PP yang menjadi turunan UU 23 sampai sekarang belum ada. Padahal, banyak aspirasi dari calon DOB agar presiden segera membuat PP-nya,” tegasnya Minggu 5 Januari 2020.

Ia menegaskan, selama peraturan pemerintah tentang pemekaran belum diterbitkan, Bonsel dan calon DOB lainnya sulit mekar.

“Kita somasi pemerintah pusat agar PP segera diterbitkan, moratorium segera dicabut dan Bonsel segera dimekarkan,” ujarnya.
Selain itu lanjut Suaedi, peran aktif bupati dan gubernur dalam mendukung pemekaran Bonsel sangat dibutuhkan.

“Minimal, bersama-sama FPBS mengawal dan mendesak agar Bonel ini segera dimekarkan,” pungkas Ketua Komisi III DPRD Bone itu.

Seperti yang beredar berikut daftar 57 Calon Kabupaten Baru dan 8 Calon Provinsi Baru yang katanya akan dibahas DPR. Tapi kalau tidak salah data ini sudah beredar sejak tahun 2018 lalu.

1. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara

2. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal
Provinsi Sumatera Utara

3. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

4. Kabupaten Renah Indra Jati, pemekarandari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

5. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

6. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

7. Kabupaten Bigi Maria, pemekaran dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

8. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Okan Kemudi ilir Provinsi Sumatera Selatan

9. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

10. Kabupaten Garut Selatan, pemekarandari Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

11. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekarandari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

12. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

13. Kabupaten Banua Banjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

14. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

15. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

16. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangie Provinsi Sulawesi Utara.

17. Kabupaten Talaut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaut Provinsi Sulawesi Selatan

18. Kota Langoa, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

19. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

20. Kabupaten Bolio Huto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

21. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Provinsi Gorontalo

22. Kabupaten Gorontalo Barat, pemekaran dari Kabupaten Bohuato Provinsi Gorontalo

23. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lotim Provinsi Nusa Tenggara Barat

24. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flotim Provinsi NTT

25. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi NTT

26. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

27. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

28. Kabupaten Gili Menawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

29. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua

30. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Kabupaten Papua

31. Kabupaten Balin Senter, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Leni Jaya Provinsi Papua

32. Kabupaten Boboga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua

33. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Leni Jaya Provinsi Papua

34. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi Provinsi Papua

35. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi Provinsi Papua

36. Kabupaten Katengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua

37. Kota Lembah Baliem, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua

38. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua

39. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen Provinsi Papua

40. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen Provinsi Papua

41. Kabupaten Pulau Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

42. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

43. Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

44. Kabupaten Mambera Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

45. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

46. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi

47. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

48. Kabupaten Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen Provinsi Papua

49. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

50. Kabupaten Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

51. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

52. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

53. Kabupaten Raja Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

54. Kabupaten Okas, pemekaran dari Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat

55. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

56. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

57. Kabupaten Imeo, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

Sementara itu, 8 Calon Provinsi Baru yang juga akan dibahas DPR adalah :

1. Provinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Provinsi NTB

2. Provinsi Papua Selatan, pemekaran dari Provinsi Papua

3. Provinsi Papua Tengah, pemekaran dari Provinsi Papua

4. Provinsi Papua Barat Daya, pemekarandari Provinsi Papua Barat

5. Provinsi Tapanuli, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara

6. Provinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara

7. Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat

8. Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Provinsi Sulawesi Utara.

Artikel Berikutnya

Baca Juga

Tulisan Populer

Filosofi huruf lontara’

Lontara' adalah aksara tradisional masyarakat Bugis-Makassar. Lontara sendiri berasal dari kata lontar yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang ada di Sulawesi Selatan. Istilah lontara...

Contoh Percakapan Bugis

Berikut ini disajikan contoh percakapan bahasa Bugis sehari-hari beserta artinya. Agar kosakata yang disajikan dapat diucapkan dengan baik dan benar maka terdapat 3 poin...

Mengungkap Misteri Kerajaan Gaib Sungai Walenae

Sungai Walenae yang melintasi wilayah kabupaten Bone, Wajo, dan Soppeng, berhubungan erat dengan sungai Cenrana di wilayah Bone yang bermuara di Teluk Bone. Kedua...

Pepatah Bugis Klasik

Pepatah merupakan pribahasa yang berisi nasihat atau ajaran yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Pepatah ini biasanya diungkapkan dalam berbagai kegiatan dalam suasana riang gembira. Contoh: Baik...