Tana Bangkalae Simbol Persaudaraan Tellu Bocco

298

Dalam catatan sejarah Sulawesi Selatan di masa lalu tersebutlah tiga kerajaan besar yang silih berhegemoni. Kerajaan itu adalah Bone, Luwu, dan Gowa. Ketiga kerajaan besar tersebut biasa disebut Telluboccoe, artinya tiga wilayah/kerajaan besar.

Selain itu ada juga yang disebut Tellumpoccoe, artinya tiga wilayah/kerajaan kecil bertetangga, yaitu Bone, Wajo, dan Soppeng. Ketiga kerajaan ini menjalin aliansi kekuatan untuk menghadapi serangan Gowa yang super power masa itu.

Dalam perjalanan hidup kerajaan Bone, Luwu, dan Gowa tak luput dari pergolakan politik dan peperangan bahkan menimbulkan malapetaka kemanusiaan. Malapetaka itu dipicu selain mempertahankan diri juga memperluas wilayah masing-masing.

Namun tidak hanya itu penyebabnya melainkan kesuksesan imprealis Belanda menerapkan sistem politiknya yang terkenal “devide et impera atau politik adu domba” yakni kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah ditaklukkan.

Dengan senjata politiknya itu Belanda dapat menguasai kerajaan-kerajaan nusantara beratus tahun lamanya tanpa melalui peperangan yang berarti. Ia mencengkram di segala lini kehidupan tanpa disadari kerajaan-kerajaan nusantara.

Peperangan diakhiri perjanjian damai

Ulu Ada (Bugis) atau Ulu Kana (Makassar) berarti pangkal pembicaraan. Kata ini dimaknai sebagai Perjanjian. Misalnya Perjanjian di Tamalate (Makassar : Ulu Kanayya ri Tamalate, Bugis : Ulu Adae ri Tamalate).

Unsur kalimat yang digunakan untuk menamai suatu perjanjian antar raja dan kerajaan, umumnya menggunakan kata “Ulu” (kepala) dan “Cappa” (Ujung). Penggunaan dua kata ini menegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan bukanlah suatu hal yang main-main, karena itu harus sama-sama ditaati. Orang atau raja yang melanggar perjanjian biasanya akan diumpat sebagai seseorang yang tidak punya kepala (Ulu).

Perjanjian dalam bahasa bugis disebut Ulu Ada merupakan suatu perjanjian bukan sekadar memegang kata-kata, tetapi juga berarti memegang adat atau pangngadereng karena adat menganjurkan seseorang itu lempu dan getteng. Di kalangan Bugis-makassar seseorang yang melanggar perjanjian dapat diumpat sebagai seseorang yang juga tidak beradat.

Itulah sebabnya dalam perjanjian persahabatan atau gencatan senjata, selalu dimasukkan pasal-pasal agar yang berjanji sama-sama memegang teguh adat masing-masing dan tidak merusak adat negeri lain.

Contoh mengenai perjanjian itu dapat dilihat pada Perjanjian Tamalate (Bugis : Ulu Adae’ ri Tamalate, Makassar : Ulu Kanayya ri Tamalate) pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6, La Uliyo Bote’e Matinroe ri Itterung (1519-1544) dan Raja Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Tumapakarisika Kallonna (1512-1548).

Perjanjian atau Ulu Adae ri Tamalate yang terjadi pada Tahun 1540 tersebut merupakan perjanjian persahabatan antara Gowa dengan Bone. Pasal-pasal dalam perjanjian ini melukiskan betapa indahnya persaudaraan antara Bone dengan Gowa, dua kerajaan terkemuka penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan.

Namun masa damai antara keduanya hanya berlangsung selama 24 Tahun (1538-1562), sebelum terjadinya serangan militer pertama Gowa ke Bone pada tahun 1562 yang didahului dengan peristiwa sabung ayam (Massaung Manu’) yakni, Manu Bakkana Bone vs Jangang Ejana Gowa’ yang berakhir dengan kemenangan Bone.

Sebagaimana perangnya yang luar biasa, masa perang Gowa Vs Bone berlangsung dari tahun 1562-1611 sampai tiba masanya Arung Palakka menggunakan strategi perangnya dengan menggandeng Speelman (Belanda) membebaskan Bone dan Soppeng dari Penjajahan Gowa. Sebelumnya persahabatan antara Gowa dan Bone juga sangat luar biasa.

Peristiwa pembukaan hubungan diplomatik pertama antara Gowa dan Bone terjadi dalam tahun 1538 bahkan diupacarakan dengan acara memperhadapkan senjata sakti kedua kerajaan, Latea Riduni dari Bone dan La Sudanga dari Gowa yang berlangsung di Laccokong (kota Watampone sekarang ini). Di mana Raja Gowa pertama kali menginjakkan kaki di Tana Bone.

Kunjungan balasan Raja Bone La Uliyo Bote’e ke Gowa inilah yang kemudian melahirkan “Ulu Adae ri Tamalate” yang bunyi perjanjiannya juga sangat sakral dan luar biasa yaitu:

1. “Narekko engka perina Bone, maddaungngi tasi’e naola Mangkasae, Narekko engka perina Gowa makkumpellei bulue’ naola to Bone”

Artinya:
Jika Bone terancam bahaya musuh, maka berdaunlah lautan yang dapat dilalui orang Makassar, Jika Gowa terancam bahaya musuh maka ratalah gunung menjadi jalanan dilalui orang Bone

2. “Tessinawa-nawa majaki’, tessipatingarai kanna Bone-Gowa, tessiacinnaiyangngi matasa’ pattola malampe”

Artinya:
Takkan saling berprasangka buruk, takkan saling menyerang, Bone-Gowa, dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing baik takhta maupun warisan hingga generasinya.

3. “Iyyasi somperengngi Gowa, iyyasi manai ada torioloe, iyyasi somperengngi Bone, iyyasi manai ada torioloe”

Artinya:
Siapa saja yang melayarkan bahtera Gowa, maka dialah yang mewarisi amanat leluhur ini dan siapa saja yang melayarkan bahtera Bone, maka dialah yang mewarisi amanat leluhur ini.

4. Nigi-nigi temmaringngerang riada torioloe, mareppai urikkurinna, lowa-lowana, padai tello riabbussuangnge ri batue.

Artinya:
Siapa saja yang tidak mengingat amanat leluhur ini maka pecahlah periuk belanganya, negeri, seperti telur dihempaskan ke atas batu.

Perjanjian Tamalate tersebut di atas yang digagas Raja Bone La Uliyo Bote’e merupakan suatu perjanjian yang luar biasa, butir-butir perjanjian ini seandainya dilaksanakan oleh penerus takhta Gowa dan Bone, sejarah akan bercerita lain. Namun, kata banyak orang, perjanjian memang dibuat untuk dilanggar.

Dan dibanyak catatan lontara’, akhirnya kitapun mendapati puluhan perjanjian yang mengiringi Ulu Adae ri Tamalate ini. Ada perjanjian yang disebut Ulu Kanayya ri Caleppa (Bugis : Ulu Adae ri Caleppa) sebagai buntut serangan militer keempat Gowa ke Bone tahun 1565 yang berakhir dengan gencatan senjata.

Perang ini yang dimenangkan oleh Bone tersebut kemudian diperbarui lagi perjanjiannya lewat suatu kesepahaman bersama, yang oleh Gowa disebut Kana-kanayya iwarakanna Bone (Perjanjian di Utara Bone).

Perjanjian-perjanjian lainpun terus berlanjut. Pihak Bone pun kemudian memprakarsai pembentukan Triaple Alliance, yaitu Tellumpoccoe atau Mattellumpoccoe ri Timurung tahun 1562 antara Bone, Soppeng, dan Wajo. Perjanjian tiga kerajaan tetangga ini merupakan penyatuan kekuatan Bugis untuk mengantisipasi serangan Gowa yang semakin menggila ingin menjadi penguasa tak tertandingi di jasirah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pengalaman pahit dari tahun ke tahun yang harus dilalui Bone akibat serangan militer Gowa dan gangguan militer Luwu, maka Raja Bone ke-7 La Tenrirawe Bongkange didampingi oleh penasihat ulung kerajaan, Lamellong Kajao Laliddong, berupaya memperkuat benteng pertahanan Bone untuk menghadapi kemungkinan serangan militer Gowa dan Luwu.

Dengan pendekatan diplomatik La Tenrirawe Bongkange Raja Bone ke-7 tersebut berhasil membentuk kekuatan bersama antara Bone, Soppeng, dan Wajo, di Kampung Bunne Timurung, Bone Utara pada tahun 1562 (Kecamatan Ajangale sekarang ini).

Upacara pembentukan Triple Alliance tersebut dihadiri oleh delegasi dari masing-masing kerajaan yakni dari Bone, Soppeng, dan Wajo. Kerajaan Bone, diwakili langsung oleh rajanya La Tenrirawe Bongkange yang didampingi penasihat kerajaan Kajao Laliddong dan pembesar-pembesar kerajaan Bone lainnya.

Sementara Kerajaan Wajo dipimpin langsung oleh La Mungkace To Uddamang Arung Matowa, Pillae, Cakkuridie, Pattolae, dan pembesar-pembesar kerajaan Wajo lainnya, dan Kerajaan Soppeng diwakili oleh La Mappaleppe Pong Lipue, Datu Soppeng Arung Bila, Arung Pangepae, dan Arung Paddanrengnge.

Kesepahaman inilah disebut “Perjanjian Tellumpoccoe ri Timurung” yang menetapkan prinsip-prinsip kesepakatan sebagai berikut :

1. Malilu sipakainge, rebba sipatokkong, siappidapireng riperi nyameng.

Artinya:
Memperingati bagi mereka yang tidak menaati kesepakatan, saling menegakkan jika ada yang tersungkur dan saling membantu dalam suka-duka.

2. Tessibaiccukeng, tessiacinnaiyang ulaweng matasa, pattola malampe, waramparang maega pada mallebang risaliweng temmallebbang ri laleng.

Artinya:
Tidak akan saling mengecilkan peran, tidak akan saling menginginkan perebutan takhta dan penggantian putera mahkota dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

3. Teppettu-pettu siranreng sama-samapi mappettu, tennawawa tomate jancitta, tennalirang anging ri saliweng bitara, natajeng tencajie. Iya teya ripakainge iya riduai, mau maruttung langie, mawoto paratiwie, temmalukka akkulu adangetta, natettongi Dewata SeuwaE.

Artinya:
Tidak akan putus satu-satu melainkan semua harus putus, perjanjian ini tidak batal karena kita mati dan tidak akan lenyap karena dihanyutkan angin keluar langit, mustahil terjadi. Siapa yang tidak mau diperingati, dialah yang harus diserang kita berdua. Walaupun langit runtuh dan bumi terbang, perjanjian ini tidak akan batal dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

4. Sirekkokeng tedong mawatang, sirettong panni, sipoloang poppa, silasekeng tedong siteppekeng tanru tedong.

Artinya:
Saling menundukkan kerbau yang kuat, saling mematahkan paha, saling mengebirikan kerbau. Maksudnya mereka akan saling memberikan bantuan militer untuk menundukkan musuh yang kuat.

5. Tessiottong waramparang, tessipalattu ana’ parakeana.

Artinya:
Tidak akan saling berebutan harta benda dan berlaku bagi generasi penerus.

Substansi kesepakatan perjanjian di atas menunjukkan, bahwa ketiga kerajaan, Bone, Soppeng, dan Wajo secara sadar membentuk pakta pertahanan militer untuk menghadapi musuh bersama mereka. Dengan demikian perjanjian Tellumpoccoe ri Timurung merupakan kekuatan ketiga di kawasan Sulawesi Selatan di samping Gowa dan Luwu pada masa itu.

Perjanjian “Tellumpoccoe ri Timurung” pun mengalami pasang surut kesepahaman di antara ketiga kerajaan tersebut hingga melahirkan lagi perjanjian-perjanjian kecil seiring perkembangan kekuasaan di semenanjung Timur serta ekspansi yang luar biasa dari Kerajaan Gowa.

Di belakang hari, Wajo memisahkan diri dan mengakui Karaeng Gowa sebagai penguasa atasannya. Arung Palakka sendiri sebelum mengasingkan diri ke Buton masih sempat mengadakan perjanjian di Attappang yang disebut “Pincara Lopie ri Attappang” tahun 1660 sebagai upaya mempersatukan kembali Bone dan Soppeng untuk melawan Gowa.

Raja Gowa Sultan Alauddin (Daeng Manrabia Tumenanga ri Gaukanna) sendiri memakai Ulu Ada’ (Perjanjian) masa lalu, antara kerajaan Makassar dengan Kerajaan-kerajaan Bugis di semenanjung timur yang menyebutkan, bahwa: (Siapa saja kelak yang mendapatkan petunjuk dan jalan hidup yang lebih baik, maka yang satu harus memberitahukan yang lain).

Atas dasar Ulu Ada inilah yang dipakai sebagai alasan perang pengislaman yang dalam sejarah disebut “Bundu Kasallangan” (Bugis : Musu Sellengnge) untuk mengislamkan kerajaan-kerajaan lain yang belum memeluk Islam.

Karaeng Gowa menganggap bahwa Ulu Ade itu harus diberlakukan dan ditaati, dan jalan hidup yang lebih baik itu adalah Islam. Meskipun Raja Bone La Tenrirua memahami dan menyetujui maksud pengislaman tersebut namun rakyat dan Dewan Adat Bone tidak akan menaatinya sebelum memahami apa itu Islam.

Bagi rakyat Bone, dengan serangan militernya bertahun-tahun sampai kemudian ditaklukkan Bone oleh Gowa tahun 1611 menganggap bahwa apa yang dilakukan Karaeng Gowa tak lebih dari sebuah bentuk penjajahan suatu negara terhadap negara yang berdaulat.

Belum lagi pengerahan tenaga kerja paksa sebanyak 11.000 rakyat Bone-Soppeng ke Gowa dalam membangun benteng-benteng Makassar adalah fakta lain yang sangat menyakitkan Bone-Soppeng pada masa itu.

Dan inilah yang menyebabkan Arung Palakka mengangkat senjata melawan Gowa, untuk membebaskan rakyat Bone-Soppeng dari kerja paksa. Penindasan dan kerja paksa 11.000 rakyat Bone-Soppeng inilah yang kemudian membangkitkan semangat perlawanan Arung Palakka dalam membebaskan bangsa dan negerinya dari penjajahan Gowa.

Awal Perseteruan Bone dan Luwu

Pada masa pemerintahan Raja Bone ke-5 La Tenrisukki tahun 1510-1535, Ia pewaris takhta dari ibunya We Banrigau. La Tenrisukki merupakan raja Bone pertama yang disebutkan memiliki hubungan dengan kerajaan besar lain di Jazirah Celebes Selatan.

Dimasa kekuasaannya, La Tenrisukki berhasil memukul mundur serangan militer Pajung Luwu, yang dipimpin Dewaraja Batara Lattu. Perang itu dikenal dengan ”Perang Cellu ” (Desa Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur sekarang ini).

Perang ini terjadi karena Angkatan Perang Luwu berlabuh di Cellu dan menyerang Bone. Perang Cellu ini dimenangkan oleh Bone atas keberanian para Laskar Passiuno na Bone (Pasukan Berani Mati dari kerajaan Bone).

Perang Cellu diakhiri pula dengan perjanjian, di mana raja Bone La Tenrisukki bertemu dengan Datu Luwu To Serangeng Dewaraja. Perjanjian itu disebut Polo Malelae ri Unyi atau gencatan Senjata di Unyi ( Sekarang kelurahan Unyi, kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone).

Setelah melakukan perjanjian ini, kedua raja kemudian kembali ke negerinya. Namun substansi perjanjian Polo Malelae tersebut tidak mengandung unsur yang menetapkan tentang pembayaran kerugian perang dari pihak Luwu (yang kalah perang) kepada pihak Bone (yang menang perang).

Perjanjian perdamaian tersebut menyimpang dari kelaziman perjanjian gencatan senjata pada umumnya menetapkan sanksi kerugian perang yang harus dibayar oleh negara agresor yang kalah perang. Hal ini menunjukkan pendekatan kekeluargaan Raja Bone La Tenrisukki kepada Datu Luwu, Dewaraja.‎

Substansi materi perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Polo Malelae adalah perjanjian persekutuan antara Bone dan Luwu. Persekutuan semacam ini, baru untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah kerajaan Bone.

Arti strategis perjanjian Polo Malelae bagi Bone, adalah suatu sukses di bidang politik dan militer. Dengan peristiwa tersebut menempatkan Bone dalam posisi strategis yang kuat terhadap kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan Bone bahkan juga kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan.

Adapun perjanjian isi perjanjian Polo Malelae yang mengakhiri perseteruan Bone dan Luwu sebagai berikut:

1. ” Makkedai Arumpone (Berkata Raja Bone) : MALI SIPARAPPE’KI, MAREBBA SIPATOKKOKKI’, DUWA ATA SEDDI PUANG, GAU’KU LUWU GAU’NA BONE, MANGURU JA MANGURU DECENG ( Kita naikkan yang hanyut, kita tegakkan yang rebah. Dua hamba satu Tuhan, tindakan Luwu tindakan Bone, sama-sama menanggung buruk baiknya ). Maksudnya, kita bantu bagi yang membutuhkan bantuan, rakyat dan raja Bone bersatu dengan rakyat dan raja Luwu dalam menghadapi segala tantangan.

2. TESSIPAMATE-MATEI, SISAPPARENG AKKELENUANGNGI, TESSIBAWENG-PAWENGNGI, TESSITAJENG ALILUNGNGI ( Tidak saling mematikan, saling menunjukkan hak milik, tidak saling menghina, dan tidak saling mencari kesalahan). Maksudnya, Bone dan Luwu jangan saling mencelakakan, tetapi mestinya saling menghormati dan menghargai hak milik masing-masing.

3. NAMAUNA SIWENNI MUA LETTU’NA TO BONE-E RI LUWU, LUWU NI, NAMAUNA SIWENNU MUA LETTU’NA TO LUWU-E RI BONE, BONE NI (walaupun baru satu malam orang Bone berada di Luwu, maka mereka sudah menjadi orang Luwu, walaupun baru satu malam orang Luwu berada di Bone, maka mereka sudah menjadi orang Bone). Maksudnya, orang Luwu ataupun orang Bone diperlakukan, dihargai, dan dihormati sama seperti kalau mereka berada di negeri sendiri di Bone ataupun di Luwu.

4. TESSIAGELLIANG TESSIPIKKI, BICARANNA BONE BICARANNA LUWU, ADE’NA BONE ADE’NA LUWU, ADE’NA LUWU ADE’NA BONE (Tidak salaing memarahi dalam kesulitan, masalahnya Bone masalahnya Luwu, adatnya Bone adatnya Luwu, adatnya Luwu adatnya Bone). Maksudnya, Bone dan Luwu bersama-sama bertekad menyelesaikan masalah mereka berdasarkan ketentuan hukum dan norma adat masing-masing.

5. TESSIACINANGNGI ULAWENG MATASA PATTOLA MALAMPE (Tidak saling mengingingkan emas murni dan calon generasi penerus). Maksudnya, Bone dan Luwu tidak saling mengambil hak dan mencampuri masalah urusan dalam negeri masing-masing sampai generasi selanjutnya.

6. NIGI-NIGI TEMMARIENGNGERANG RI ULU ADAE, IYA RISARING PAROWO RI DEWATAE LETTU RI MUNRINNA, IYA MAKKUA RAMUN-RAMUNNA, APU-APUNNA ITTELLO RIADDAMPESSANGNGE RI BATUE (Barang siapa yang mengingkari perjanjian perdamaian ini, maka dialah akan disapu seperti sampah oleh Allah sampai kepada anak cucunya, dan negerinya akan hancur seperti telur yang diempaskan ke batu). Maksudnya, Bila Luwu dan Bone mengingkari perjanjian Perdamaian ini, maka akan mendapat kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah kita menyimak isi perjanjian di atas, dapat disimpulkan, bahwa peperangan bukan sebuah solusi untuk menuju kesejahteraan. Tetapi persahabatan adalah sebuah solusi untuk kita hidup berdampingan dan bersama-sama meraih kesejahteraan.

Awal Perseteruan Bone dan Gowa

Dalam tahun 1660 Kompeni menjalankan ekspedisi yang terdiri atas 30 kapal yang ditumpangi awak berjumlah 2.600 orang. Pada awalnya tujuan Kompeni adalah menyerang kapal-kapal milik Portugis di Sombaopu. Namun, benteng-benteng milik Gowa kemudian ditembaki untuk melemahkan pertahanan darat pasukan Sultan Hasanuddin.

Pertempuran ini dimenangkan Belanda setelah berhasil memperdaya pasukan Gowa yang hendak melindungi Benteng Sombaopu, tempat kediaman Sultan Hasanuddin. Belanda merebut Benteng Panakkukang pada 12 Juni 1660. Sesudah peristiwa ini, Karaeng Kanrunrung menghendaki pembangunan parit yang memisahkan Benteng Sombaopu dengan Benteng Panakkukang.

Untuk mewujudkan ambisinya, patih Sultan Hasanuddin tersebut ingin mempekerjakan banyak tenaga orang-orang Bugis, yakni dari Bone dan Soppeng. Hal ini didasarkan pada perhitungan, orang-orang Makassar masih perlu istirahat setelah bertempur melawan Belanda, apalagi setelah mengalami kekalahan di Panakkukang. Keinginan Karaeng Kanrunrung itu disetujui Sultan Hasanuddin.

Maka, didatangkanlah banyak tenaga dari wilayah Bugis yang telah termasuk kekuasaan Kesultanan Gowa. Sebenarnya, Sultan Hasanuddin menghendaki agar para pekerja itu mendapatkan perlakuan yang baik. Namun, para mandor di lapangan sering kali menyuruh mereka dengan kasar. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kelaparan dan meninggal dunia akibat perlakuan yang tidak berperikemanusiaan.

Dari sinilah Belanda dapat membaca gelagat kebencian yang timbul antara orang-orang Bone (Bugis) dan Gowa (Makassar). Apalagi, setelah mengetahui manuver Arung Palakka Daeng Serang seorang Bugis yang tidak tahan melihat penderitaan sesamanya, yakni para pekerja parit tersebut.

Bersama para pengawalnya, Arung Palakka menyusun rencana untuk memberontak terhadap para mandor Makassar dalam proyek itu. Para pekerja kemudian disuruh untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan lari ke wilayah Bone dan Soppeng. Kemudian, para mandor mendapati tempat pengerjaan parit itu dalam keadaan kosong. Mereka pun mengejar para pekerja Bugis ini. Sesampainya di Bone dan Soppeng, mereka menyaksikan dua wilayah ini sudah bersiap-siap menyerang Gowa.

Pada 26 September 1660 konflik pun pecah antara Gowa (Makassar) dan orang-orang Bugis dari Bone dan Soppeng itu yang dipimpin Arung Palakka. Akan tetapi, perlawanan ini dapat ditumpas pasukan Gowa. Adapun Arung Palakka dan para pengikutnya menghindar ke Buton demi menghindari pertumpahan darah antara sesama.

Sultan Buton lantas berangkat ke Batavia untuk meminta bala bantuan atas saran Kompeni yang ada di sana. Sementara, sultan tersebut dalam perjalanan, bala tentara Gowa sudah tiba di Buton untuk memburu Arung Palakka. Orang-orang Buton ternyata melindungi Arung Palakka tersebut dari tangkapan prajurit Gowa. Tiga tahun lamanya Arung Palakka hidup sebagai pelarian sambil menyusun strategi. Dalam benaknya hanya satu membebaskan dan mengangkat harga diri Bugis.

Pada akhirnya kompeni Belanda di Batavia menyetujui untuk membantu Kesultanan Buton dan Arung Palakka demi memerangi Gowa. Sultan Hasanuddin sesungguhnya mengalami dilema dari keadaan ini. Dia sudah mewanti-wanti bawahannya agar bersikap manusiawi terhadap semua pekerja, termasuk orang-orang Bugis yang ber tugas membina parit. Tapi apa boleh dikata nasi sudah jadi bubur.

Kini Arung Palakka, seorang bangsawan Bugis yang dikenalnya sejak kecil yang sering bermain sepak raga bersama berseberangan jalan dengannya. Kawan lamanya itu kini menjadi sekutu Belanda, meskipun sebagian orang mengatakan tidak sadar bahwa dirinya dimanfaatkan Kompeni untuk menggempur kekuatan Gowa. Apa boleh dikata Arung Palakka tak lagi bisa dibujuk.

Pada Desember 1666 armada Belanda yang dikomandoi Cornelis Speelman bersama Arung Palakka menyerang basis Gowa di Sombaopu. Bendera merah dikibarkan sebagai tanda siap berperang.

Meriam-meriam Belanda menembaki benteng-benteng Gowa, tetapi pasukan Sultan Hasanuddin dapat memukul mundur pergerakan Belanda dan para pendukung Arung Palakka hingga ke Bantaeng. Di sini, Belanda membakar lumbung-lumbung beras milik Gowa. Tujuannya, agar rakyat Sultan Hasanuddin kehabisan pasokan makanan dan dihantui bencana kelaparan.

Armada Speelman dan Arung Palakka ke mudian bergerak ke Buton. Saat itu, pulau tersebut sudah dikepung pasukan Gowa yang menekan Sultan Buton karena sengaja melindungi Arung Palakka. Akan tetapi, kedatangan Arung Palakka menaikkan moral orang-orang Bugis, termasuk yang sedang tergabung dalam pasukan Gowa. Mereka tersulut emosi dengan agitasi yang menganggap Gowa telah memperlakukan semena-mena para pekerja Bugis yang membangun parit.

Situasi pun berbalik. Pasukan Gowa yang dipimpin Karaeng Bontomarannu diserang orang-orang Bugis yang dibantu Kompeni. Speelman dapat menawan 5.000 pasukan Bontomarannu yang mayoritasnya orang-orang Makassar. Selagi di Buton, Kompeni mengagitasi orang-orang Bone agar terus melawan Kesultanan Gowa. Padahal, saat itu, Sultan Hasa nuddin mulai memperlonggar kebijakan untuk meredakan perpecahan dalam negeri.

Pergolakan antara Kesultanan Gowa dan aliansi Bugis-Kompeni tidak kunjung berhenti sampai memasuki akhir 1667. Pada tanggal 13 November kedua belah pihak menghendaki perjanjian yang lebih mengikat, yakni antara Sultan Hasanuddin dan Kompeni. Lokasi pertemuan ditetapkan di suatu desa bernama Bungaya, sekitar Barombong, hulu Sungai Jeneberang. Oleh karena itu, perjanjian ini lebih dikenal sebagai Perjanjian Bongaya.

Dalam perundingan ini, pihak Gowa diwakili Karaeng Karunrung, sedangkan pihak Kompeni oleh Speelman. Adapun bahasa yang dipakai adalah bahasa Portugis, sehingga mencerminkan netralitas. Awalnya, Speelman mengajukan 30 tuntutan kepada Gowa. Meskipun mayoritasnya merugikan Gowa, Sultan Hasanuddin pada akhirnya menyepakati butir-butir tuntutan itu pada 18 November 1667.

Pertimbangannya, pertempuran antara Gowa dan aliansi Bone-Kompeni telah menimbulkan korban jiwa dan harta yang begitu banyak di tengah rakyat. Perjanjian ini diakhiri dengan pengucapan sumpah berdasarkan agama masing-masing. Sultan Gowa mengucapkannya dengan memegang Al-Quran, sedangkan Kompeni dengan kitab Injil. Akibat dari Perjanjian Bongaya, Benteng Makassar harus dikosongkan dari orang-orang Gowa.

Selain itu, Sultan Hasanuddin juga mesti menghadapi kekecewaan dari beberapa panglima yang menolak butir-butir tuntutan Kompeni ini. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang memilih meninggalkan Gowa untuk bergabung dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang masih bertekad mengenyahkan Belanda dari nusantara.

Awalnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan hidup rukun meskipun memang sering pula diwarnai perseteruan bahkan peperangan antara satu dan lainnya. Perseteruan itu biasanya diakhiri dengan perjanjian-perjanjian yang dikenal “ulu ada” atau “ulu kanayya”.

Namun karena dipicu kampanye yang dilakukan Belanda perjanjian damai itu menjadi buyar. Belanda beralasan apabila kerajaan-kerajaan itu bersatu maka sangat sulit untuk dikalahkan. Ia pun melakukan beberapa ekspedisi untuk menguasai Sulawesi Selatan.

Sasaran utama ekspedisi tersebut adalah kerajaan Sulawesi Selatan yang dianggap kuat, yaitu Bone, Luwu, Gowa, Wajo, Soppeng, dan lainnya. Ekspedisi Belanda tersebut didahului negosiasi yang berakhir dengan kegagalan memilukan.

Pada tanggal 14 Juli 1905, Gubernur Jenderal Belanda J. B. van Heutsz menyatakan niatnya untuk menduduki seluruh Sulawesi Selatan dan memaksa kerajaan-kerajaan untuk menandatangani deklarasi yang disebut “Kebijakan Perdamaian” (Pacificatie politiek).

Belanda melakukan kampanye melawan Bone. Pada tanggal 18 Juli 1905 dua puluh lima kapal perang Belanda dan satu angkutan berlabuh sekitar 5 km dari Bajoe. Keesokan harinya sebuah konvoi berlayar ke Teluk Bone untuk mengirimkan sebuah surat berisi tuntutan Belanda kepada La Pawawoi Karaeng Segeri, raja Bone.

Belanda menuntut agar dia menyerahkan tugas kepolisian di pelabuhan Bajoe dan Pallime kepada mereka, dan bahwa ia akan menerima kompensasi karena menyerahkan haknya untuk mengimpor dan mengekspor barang impor melewati pelabuhan.

Raja Bone diberi waktu 24 jam untuk merespon. Atas perintah gubernur, seorang kurir bertemu dengan raja di Ujung Pandang pada tanggal 21 Juli 1905. Raja menolak tuntutan tersebut.

Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri menunjuk anaknya, Abdul Hamid Baso Pagilingi selaku panglima tertinggi untuk mengumumkan keadaan perang di seluruh kerajaan. Dia kemudian mengambil sumpah kesetiaan dari komandan regionalnya dan mulai mempersiapkan pertahanan di tempat-tempat yang kemungkinan akan dilewati oleh Belanda.

Sementara itu Belanda mulai mendarat di Ujung Pattiro, kemudian pada tanggal 20 Juli 1905 tiba di muara Sungai Cenrana. Selanjutnya tanggal 27 Juli 1905 Belanda mulai menggempur Bone dari berbagai lini. Ribuan tokoh terkemuka dan laskar Bone jatuh dalam pertempuran itu.

Dalam keadaan itu raja Bone kemudian pindah ke Passempe, lalu ke Citta dan akhirnya ke Gunung Awo di Tana Toraja. Abdul Hamid Baso Pagilingi terbunuh. Bone akhirnya dikuasai sepenuhnya pada 30 Juli 1905.

Berhasil merebut Bone, kini Belanda membidik Gowa. Pada tanggal 15 Oktober 1905, gubernur Sulawesi mengirim sebuah surat kepada raja Gowa, I Makkulau Karaeng Lembagaparang, mengundangnya untuk bernegosiasi di Ujung Pandang. Surat tersebut disertai ultimatum bahwa jika dia tidak menanggapinya pada 18 Oktober 1905, Gowa akan dikepung.

Pada tanggal 21 Desember 1905, Belanda mengepung benteng Alitta, membunuh semua tentara Gowa di dalamnya, termasuk I Pangsuriseng, dan menangkap I Mangimangi yang terluka. Raja sendiri telah melarikan diri ke Sidenreng Rappang, Sidenreng.

Ketika menghadapi pengepungan di Warue, ia berhasil melarikan diri, tetapi kemudian ia jatuh ke jurang dan meninggal dunia. Ketika jenazahnya ditemukan oleh Belanda, mereka dibawa ke Jongaya untuk dimakamkan.

Akibat kampanye dan serangan itu, Bone dan Gowa dianeksasi atau digabungkan kepada Pemerintah Sulawesi dan Daerah Bawahan (Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden).

Pada tahun 1911 daerah aneksasi ini dibagi menjadi tujuh bagian (afdelingen) yaitu: Makassar, Bantaeng, Bone, Pare-Pare, Luwu, Mandar dan Buton. Pantai Sulawesi Timur merupakan daerah yang terpisah. Setiap bagian diatur melalui asisten residen.

Dengan penangkapan atau pengasingan dari semua keluarga kerajaan Gowa, Belanda merebut kerajaan, termasuk pedang bernama Sundanga dan rantai bernama Tanisamang. Panji dewan Bate Salapanga juga disita.

Namun baiknya sebagian besar jarahan perang disumbangkan ke Genotschap Bataviaasch, sekarang Museum Nasional Indonesia, tetapi banyak pula persenjataan dan perhiasan berada di Belanda, untuk disimpan di Museum Nasional Etnologi. Melalui Keputusan Gubernur tanggal 17 Juli 1906, semua barang rampasan perang adalah milik Genotschap Bataviaasch.

Beberapa rampasan yang diambil Belanda dalam kampanye tahun 1905 akhirnya dikembalikan kepada Bone dan Gowa, di mana barang tersebut disimpan dan dirawat oleh rumah-rumah kerajaan atau museum masing daerah sampai hari ini.

BAGIKAN